Alumni Pascasarjana


No Nama NPM Judul Skripsi
1 NUR RACHMANSYAH 143020183 Penetapan Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
2 PRAPTI RAMADHANI 153020202 Status Hukum Tanah Grant Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Dalam Sistem Hukum Indonesia
3 BENY ARIYANTO 153020219 Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara
4 HAMRIN 153020221 Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Bawaslu
5 ROBERT ANDARIAS 153020224 Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2017
6 BERI 153020225 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
7 YOTAM WIJAYA 153020228 Efektivitas Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR D Kota Balikpapan Tahun 2019
8 FAHRUL AZAMI 153020229 Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Perkara Peredata Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Executable)
9 ALFONSO GULTHOM 153020231 Independensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan
10 APRINO FRANKLIN DUMOLI NAPITUPULU 153020232 Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Berlatar Perikatan Fiducia Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Prinsip Tujuan Hukum
11 ARDIANSA 153020233 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam
12 RIRI AZWARI 153020237 Efektifitas Hukum Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Balikpapan
13 JONI SASMITO 153020241 Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia Di Indonesia
14 CHENY FIRMANILA RISTHA 163020249 Kepastian Hukum Terhadap Anggota Dalam Investasi Multi Level Marketing Di Kota Balikpapan
15 UNGKAP SIMAMORA 163020264 keabsahan saksi instrumental yang sebelumnya telah bersaksi dalam pembuatan akta oleh rekan persekutuan perdata notaris berdasarkan kepastian hukum
16 BAMBANG PRANGHUTOMO 163020266 Analisis Ketentuan Pidana Penolakan Pelayanan Pasien Gawat Darurat Oleh Tenaga Kesehatan Sesuai Pasal 190 UUNRI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
17 HARIS SETIADY LUMBAN TOBING 163020267 Kedudukan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Penerima Fidusia Atas Barang Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Negara Yang Digunakan Sebagai Prasarana Kejahatan Narkotika Berasarkan Prisip Keadilan
18 SULAIMAN 163020279 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Mal Praktek Di Kabupaten Penajam Paser Utara
19 DARA FITRI FRECILLIA DEVI 163020280 optimalisasi terhadap narapidana terorisme dalam wilayah hukum polda kalimantan timur (analisis kasus narapidana terorisme di lapas kelas IIA Balikpapan)
20 SINGGIH SUPRIYATMOKO 163020282 Peran Bhabinkamtibmas Dalam Deteksi Dini Terhadap Kejahatan Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
21 ADITYA AZHARI 173020288 Politik Hukum Terhadap Urgensi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Indonesia
22 HENDRA IRAWATY 173020289 Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terkait Dengan Sumber Daya Air
23 SAIFUL 173020290 Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Dalam Kebebasan Berserikat Untuk Berorganisasi Serikat Buruh/Pekerja Di Kabupaten Paser
24 SETO AJI PRATAMA 173020291 Efektivitas Hukum Orangtua Dan/Atau Wali Atas Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan/Lalai Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
25 MOHAMAD SALAHUDDIN 173020292 Argumentasi Hukum Kebijakan Mutasi Dari Perusahaan Induk Ke Anak Perusahaan Terhadap Pekerja
26 CHARLES BRONSON RORI 173020293 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Menyalahgunakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Di Kalimantan Timur
27 DWI WIHARTI 173020296 Implikasi Hukum Terhadap Pemberi Bantuan Hukum Pasca Pencabutan Pasal 11 Dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
28 LOVI GUSTIAN 173020297 Politik Media Dan Penegakan Hukum Penyiaran Terhadap Pertanggungjawaban Isi Berita Pada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
29 RIVA GAZALI 173020299 Analisi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pertamina Oleh Pedagang Eceran Bahan Bakar Minyak (BMM) Di Kota Balikpapan
30 AGUSTINUS SIMANDJUNTAK 173020300 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timur
31 ANIROH 173020301 Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Di Kota Balikpapan
32 AGUS SUPRIYANTO 173020304 Penegakan Hukum Terhadap Perorangan Yang Melakukan Alih Fungsi Hutan Cagar alam teluk adang di kabupaten paser berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
33 DARWIN SUNARYO HS 173020305 Kepastian Hukum Tindakan Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Polda Kalimantan Timur
34 TIGOR PARULIAN SIHOTANG 173020307 Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
35 WINDIA NUGRAHA 173020308 Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan
36 ANDI BAJI SULOLIPU 173020309 Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan
37 BUDI SATRIA 173020311 Kepastian Hukum Pekerja Yang Mengalami Alih Kelola Wilayah Kerja Hulu Migas Di Balikpapan
38 DEDI IRAWAN 173020313 Efektifitas Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dengan Mediasi Dan Adjudikasi Di Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2019
39 MUHAMMAD FAKHRIZA 173020315 Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan (Studi Analisis Di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Di Banjarmasin)
40 ANDI RUSTANDI 173020316 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Samarinda
41 ROBINSON PARSAORAN SITOMPUL 173020317 Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Wilayah Laut Balikpapan
42 RIVALDI NUGRAHA 173020318 Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia
43 RADEN S HENDRO WIBOWO 173020320 Kepastian Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Laka Lantas Jalan Di Kota Balikpapan
44 MUH. AWALUDDIN ARFAH 173020321 Kepastian Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Praktik Di Peradilan
45 DARWIS 173020322 Argumentasi Hukum Pasal 131 UU Narkotika Terhadap Orang Yang Sengaja Tidak Melaporkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
46 NOVI HARI SETYAWAN 173020323 Kebijakan Hukum Perizinan Lingkungan Dalam Kepentingan Investasi Di Kota Balikpapan
47 RULLY ABDI 173020324 Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Yang Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman
48 DEDI SUPRIYANUR 173020325 Peran Tim Assesmen Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kalimantan Timur
49 SIGIT WALUYA 173020326 Kepastian Hukum Pembatasan Usia Pakai Kendaraan Dalam Mengurangi Tingkat Kecelakaan
50 WIJI WINARKO 173020328 Kepastian Hukum Rekomendasi Lembaga Ombudsman Media Dalam Penyelesaian Sengketa Pers
51 SAINAL BINTANG 173020329 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pembangkit Listrik Tanpa Izin Operasi Di Kota Balikpapan
52 MULYATI 173020330 Analisis Hukum Surat Keterangan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara
53 YENI YULIANTI SAMTI 173020331 Kepastian Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Kota Balikpapan (Studi Analisis Terhadap Jumlah Tahanan Pada Lapas Kelas IIA Balikpapan)
No Nama NPM Judul Skripsi